Gugatan ke Perusahaan
Secara khusus, kami menyampaikan mengenai Gugatan ke perusahaan, terutama mengenai penentuan, siapa yang di gugat? Direkturnya atau Komisarisnya? atau cukup PT nya saja?
Gugatan kepada Perseroan dialamatkan kepada PT-nya, yang diwakili oleh Direksi di dalam dan di luar pengadilan (Pasal 98 ayat (1) UU 40/2007; periksa anggaran dasar untuk pembagian kewenangan), sesuai dengan Putusan MA No. 436 K/Sip/1973 tanggal 3 Oktober 1973 (telah dicocokkan dengan kumpulan yurisprudensi), apabila PT melakukan wanprestasi, yang harus dituntut adalah PT jo Putusan MA No. 480 K/Sip/1973 tanggal 2 Juli 1974, oleh karena persil tanah yang diperkarakan tercatat atas nama PT Gunung Mas, maka gugatan harus pula ditujukan kepada PT yang bersangkutan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat.
Kantor cabang dari Perseroan Terbatas dapat dijadikan pihak dalam gugatan, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 558K/Pdt/1984 tanggal 26 September 1985, Putusan Mahkamah Agung Nomor3562 K/Pdt/1984 tanggal 18 Desember 1985, Putusan Mahkamah Agung Nomor 779 K/Pdt/1992 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2678K/PDT/1992 tanggal 27 Oktober 1994 yang menyatakan: Kantor Cabang suatu Bank adalah perpanjangan tangan dari kantor pusat, oleh karenanya dapat digugat dan menggugat. (Putusan 2678 K/Pdt/1992 telah dicocokkan dengan Himpunan Kaidah Hukum Putusan MA Tahun 1969-1997: perkara Bank Duta cabang Lhokseumawe.) Namun, PT yang diwakili Direksi tetap harus dicantumkan sebagai pihak utama. Kaidah masing-masing: Putusan 558 K/Pdt/1984, cabang perseroan berwenang bertindak di depan pengadilan (sebagai penggugat maupun tergugat) untuk dan atas nama perseroan; Putusan 3562 K/Pdt/1984, pimpinan kantor cabang (misalnya pimpinan cabang bank) memiliki kapasitas mewakili badan hukum di pengadilan sehubungan dengan kegiatan operasional cabang yang dipimpinnya; Putusan 779 K/Pdt/1992, pimpinan cabang berwenang bertindak untuk dan atas nama kantor pusat atau perseroan, termasuk di pengadilan, tanpa selalu memerlukan surat kuasa khusus terpisah dari direksi untuk tindakan yang melekat pada lingkup tugas operasional cabangnya.
Catatan kehati-hatian (perlu dicek advokat): putusan-putusan tentang kantor cabang di atas berasal dari masa sebelum UU 40/2007. Pada praktik sekarang, yang mewakili PT di dalam dan di luar pengadilan adalah Direksi (Pasal 98 ayat (1) UU 40/2007). Karena itu, sebaiknya PT digugat melalui Direksinya, sedangkan kantor cabang dicantumkan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat. Pimpinan cabang yang bertindak di pengadilan sebaiknya memegang surat kuasa khusus atau pelimpahan wewenang tertulis dari Direksi, atau kewenangan itu diatur secara eksplisit dalam Anggaran Dasar. Putusan MA No. 436 K/Sip/1973 juga menyatakan bahwa bila pengurus menjaminkan harta pribadi tertentu untuk perjanjian atas nama PT, pengurus hanya dapat dituntut sebatas harta pribadi yang dijaminkan itu. Putusan MA No. 951 K/Sip/1975 tanggal 8 Februari 1977 menyatakan bahwa tergugat yang dalam kenyataan sehari-hari bertindak selaku Kepala Cabang PT dipandang bertanggung jawab di dalam maupun di luar pengadilan.
untuk melakukan pengecekan keberadaan PT, kita bisa masuk ke dalam SISTEM AHU yakni ahu.go.id untuk melakukan pengecekan profil perusahaan, melalui registrasi dan pembayaran sehingga dokumen yang diterima adalah resmi dari pemerintah.
Catatan tanggung jawab pribadi (UU 40/2007; Pasal 97, 98, 104, 114 tidak diubah UU 6/2023). Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila bersalah atau lalai (Pasal 97 ayat (3)), secara tanggung renteng bila Direksi terdiri atas dua anggota atau lebih (Pasal 97 ayat (4)). Bila kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup, anggota Direksi, termasuk yang menjabat dalam 5 tahun sebelum putusan pailit, bertanggung jawab renteng atas kewajiban yang tidak terlunasi (Pasal 104 ayat (2) dan (3)). Anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab pribadi atas kerugian Perseroan bila bersalah atau lalai mengawasi (Pasal 114 ayat (3)). Pemegang saham pada prinsipnya tidak bertanggung jawab pribadi atas perikatan Perseroan (Pasal 3 ayat (1)), kecuali dalam hal Pasal 3 ayat (2): persyaratan badan hukum belum atau tidak terpenuhi, memanfaatkan Perseroan dengan itikad buruk untuk kepentingan pribadi, terlibat perbuatan melawan hukum Perseroan, atau menggunakan kekayaan Perseroan secara melawan hukum. Perseroan perorangan untuk usaha mikro dan kecil (UU 6/2023, mengubah Pasal 1 UU 40/2007) juga merupakan badan hukum; pengecekan akta dan pengurusnya tetap diperlukan. Putusan 558, 3562, dan 779 telah dipastikan pemilik materi; nomor putusan lainnya di atas perlu diperiksa kembali oleh advokat sebelum dikutip.
Pelajari juga
