WhatsApp
PLKH Perdata · Modul 10 A

Ahli

Menurut hukum, seseorang dikategorikan ahli, apabila

  • memiliki pengetahuan khusus atau spesialis di bidang ilmu pengetahuan tertentu
  • spesialis dibuktikan dalam bentuk skill karena hasil latihan (training) atau hasil pengalaman
  • kemampuan spesialisasinya ini dapat membantu menemukan fakta melebihi kemampuan umum orang biasa

didasarkan pada bidang perkara yang disengketakan

Ahli harus diangkat (ditetapkan) oleh hakim pemeriksa perkara, didasarkan permintaan hakim pemeriksa perkara itu sendiri secara Ex Officio ataupun karena permintaan salah satu pihak (Pasal 154 ayat (1) HIR). Ahli meneguhkan laporannya, secara tertulis atau lisan, dengan sumpah (Pasal 154 ayat (2) HIR). Orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi tidak boleh diangkat menjadi ahli (Pasal 154 ayat (3) HIR)

Pendapat Ahli tidak dapat berdiri sendiri, fungsinya hanya sebagai penambah atau penguat atau memperjelas permasalahan perkara, hakim tidak wajib mengikuti pendapat ahli apabila bertentangan dengan keyakinannya (Pasal 154 ayat (4) HIR). Alat bukti yang sah tetap harus dipenuhi sesuai Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUH Perdata

Menurut pandangan yang umum, ahli bukan termasuk alat bukti (Pasal 164 HIR tidak menyebutnya), sehingga dalam praktik pemeriksaan ahli dilakukan setelah pemeriksaan semua alat bukti selesai (kebiasaan praktik, bukan aturan HIR).

WhatsApp