WhatsApp
PLKH Perdata · Modul 04 B

Mediasi & Surat Kuasa Mediasi

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (menggantikan Perma 2/2003 dan Perma 1/2008) menjadikan mediasi sebagai bagian dari proses beracara pada pengadilan sebelum pemeriksaan pokok perkara, yang dilakukan dengan mediator terdiri dari hakim-hakim Pengadilan Negeri tersebut yang tidak menangani perkaranya. Mediasi pada pengadilan menguatkan upaya damai sebagaimana yang tertuang dalam hukum acara Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg. hal ini ditegaskan dalam Perma 1/2016, yaitu semua perkara perdata yang diajukan kepada pengadilan tingkat pertama harus terlebih dahulu diselesaikan dengan upaya damai. Mediasi elektronik diatur dalam Perma 3/2022. 

Ketentuan Perma 1/2016 mengharuskan hakim untuk menawarkan mediasi sebagai jalan penyelesaian sengketa sebelum perkara diperiksa. Mediasi merupakan kewajiban yang harus ditawarkan kepada pihak yang berperkara. Ketentuan Perma 1/2016 menegaskan bahwa mediasi wajib ditempuh sebelum pemeriksaan pokok perkara. Para pihak wajib mengikuti prosedur mediasi (Perma 1/2016, Pasal 3 ayat (1)). Apabila hakim tidak memerintahkan mediasi lalu diajukan upaya hukum, Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung dengan putusan sela memerintahkan Pengadilan Negeri melakukan mediasi (Pasal 3 ayat (3) dan (4)). Para pihak wajib hadir langsung dalam mediasi, dengan atau tanpa kuasa hukum (Pasal 6), dan wajib beriktikad baik (Pasal 7). Penggugat yang tidak beriktikad baik dikenai putusan gugatan tidak dapat diterima disertai kewajiban membayar biaya mediasi (Pasal 22); tergugat yang tidak beriktikad baik dikenai kewajiban membayar biaya mediasi (Pasal 23). Jangka waktu mediasi 30 hari sejak penetapan perintah mediasi dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari atas kesepakatan para pihak (Pasal 24). Jika mediasi gagal, perkara dilanjutkan. Namun, pelanjutan prosedur sidang perkara perdata tetap akan dipertimbangkan “acara mediasi - nya” sebagai persyaratan formal perkara yang telah ditentukan dalam hukum acara.

Dalam Proses Mediasi, Para Pihak boleh memilih mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan, yakni Hakim Mediator, dengan biaya yang termasuk dalam biaya perkara, atau memilih orang-perorangan yang memiliki izin mediator dan terdaftar di pengadilan, dengan biaya yang ditanggung oleh Para Pihak (biaya ini tidak termasuk dalam biaya perkara). Dalam proses Mediasi, Para Pihak yang merupakan Prinsipil (Pemberi Kuasa) harus hadir.

Para Kuasa Hukum yang akan menghadiri dan mendampingi Prinsipil, harus mendapatkan Surat Kuasa Khusus Mediasi dari Prinsipil, berbeda dengan Surat Kuasa Khusus mendampingi dan atau mewakili Prinsipil dalam Perkara (hal ini merupakan praktik, bukan syarat dalam Perma).

Kewajiban Para Pihak untuk melaksanakan MEDIASI sebagaimana diatur KMA Nomor: 363 /KMA/SK/XII/2022 Tentang PETUNJUK TEKNIS ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PERDATA,PERDATA AGAMA, DAN TATA USAHA NEGARA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK

  • Hakim/Ketua Majelis memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi, kecuali: sengketa tata usaha negara; atau sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
  • Dalam hal terjadi perdamaian antara para pihak, dokumen kesepakatan perdamaian diunggah ke dalam SIP oleh Panitera Sidang.
  • Dalam hal kesepakatan perdamaian memuat kesepakatan untuk mencabut perkara, maka Hakim/Majelis mengucapkan penetapan pencabutan perkara secara elektronik.
  • Dalam hal kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam Akta Perdamaian dimaksud perdamaian, maka Hakim/Majelis mengucapkan putusan perdamaian secara elektronik

Apabila MEDIASI GAGAL sebagaimana diatur KMA Nomor: 363 /KMA/SK/XII/2022 Tentang PETUNJUK TEKNIS ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PERDATA,PERDATA AGAMA, DAN TATA USAHA NEGARA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK

  • Setelah Majelis Hakim menerima lapcran mediasi gagal, Hakim/Ketua Majelis, tanpa melakukan pembacaan gugatan secara langsung, menetapkan jadwal persidangan untuk acara penyampaian jawaban, replik, duplik, pembuktian, simpulan, dan pengucapan putusan.
  • Jadwal persidangan disampaikan kepada para pihak melalui SIP.
  • Panitera Sidang mencatatkan semua data persidangan melalui SIP.

 

Surat Kuasa Khusus Mediasi

----------------------------------------KHUSUS-------------------------------------

Untuk mendampingi pemberi kuasa sebagai Kuasa Hukum PENGGUGAT dalam hal Acara Mediasi terhadap Perkara No................... di Pengadilan Negeri Yogyakarta

Kuasa diberikan hak untuk Mengambil Segala Keputusan, menghadap, dan berbicara dihadapan, menandatangani surat, termasuk membuat berita acara keberhasilan atau gagalnya proses mediasi, serta dapat melakukan tindakan-tindakan lainnya yang penting dan berguna untuk kepentingan Pemberi Kuasa sesuai dengan Ketentuan Hukum.

Kuasa ini dilekatkan dengan Hak Subtitusi dan Hak untuk menerima biaya hukum

Demikian surat kuasa ini dibuat dan ditandatangani oleh Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa di atas meterai yang cukup di Yogyakarta.

WhatsApp