WhatsApp
PLKH Perdata · Modul 21

Putusan Dijalankan Lebih Dulu

Putusan Dijalankan Lebih Dulu

uitvoerbaar bij voorraad, dalam bahasa Belanda, yang maksudnya adalah hakim berwenang menjatuhkan putusan yang salah satu amarnya memerintahkan supaya putusan tersebut dijalankan terlebih dahulu, meskipun belum inkracht ataupun ada perlawanan atau banding

padahal menurut doktrin maupun berdasarkan Ps.195 & 196 HIR, pemenuhan suatu putusan baru dapat dilaksanakan baik secara sukarela maupun paksa secara eksekusi, apabila putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (Putusan MA No.1043K/1971)

Dalam praktik, sangat jarang terjadi dalam putusan hakim memerintahkan supaya putusan tersebut dijalankan terlebih dahulu

Hakim berpedoman pada SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 (SEMA 3/1978 dan SEMA lama sejenis dinyatakan tidak berlaku oleh SEMA 3/2000 butir 8), yang menegaskan bahwa

  • Hakim tidak menjatuhkan putusan serta merta (Ps.180 (1) HIR dan Ps. 191 (1) RBG), kecuali dalam hal tertentu, misalnya gugatan berdasarkan bukti surat autentik yang tidak dibantah, utang piutang yang pasti dan tidak dibantah, sewa-menyewa yang telah berakhir, atau gugatan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (SEMA 3/2000 butir 4)
  • pelaksanaan putusan serta merta mensyaratkan jaminan yang nilainya sama dengan objek eksekusi (SEMA 3/2000 butir 7). Menurut SEMA 4/2001, tanpa jaminan tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta, dan majelis yang mengabulkannya memberitahukan hal itu kepada Ketua Pengadilan. Catatan: RUU Hukum Acara Perdata (usulan DPR 2026) memuat gagasan putusan yang dapat segera dieksekusi; sampai ada undang-undang baru, HIR/RBg tetap berlaku. Lihat juga modul Dwangsom, Petitum, dan Penyitaan

agar dibaca kembali buku M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta, Sinar Grafika, 2005. pada halaman 897 - 910

WhatsApp