WhatsApp
PLKH Perdata · Modul 22

Dwangsom

Dwangsom

adalah sejumlah uang yang dibebankan kepada seorang berdasarkan putusan hakim jika ia tidak memenuhi hukuman pokok yang dijatuhkan hakim tersebut. Hakim menjatuhkan putusan demikian berdasarkan permohonan salah satu pihak dalam sengketa. Dasar hukum: Pasal 606a Rv menentukan bahwa uang paksa dapat ditetapkan bila putusan menghukum untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang; menurut Pasal 606b Rv, bila putusan tidak dipenuhi, pihak lawan dapat melaksanakan putusan terhadap uang paksa yang telah ditentukan tanpa alas hak baru

Salah satu kaidah larangan menghukum dwangsom bersamaan dengan menghukum untuk melakukan pokok pembayaran sejumlah uang (lihat. putusan Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973)

Putusan 791 K/Sip/1972 di atas telah dicocokkan dengan Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 1969-1997, dan juga dikutip dalam pertimbangan putusan PT Pekanbaru tersebut. Himpunan yang sama memuat putusan uang paksa lainnya: Putusan MA No. 307 K/Sip/1975 tanggal 7 Desember 1976 (tuntutan uang paksa ditolak bila putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi); Putusan MA No. 1001 K/Sip/1972 (dwangsom/uang paksa tidak berlaku untuk hukuman pembayaran sejumlah uang); dan Putusan MA No. 1346 K/Pdt/1991 tanggal 14 Maret 1996 (amar uang paksa ditiadakan bila putusan dapat dilaksanakan secara eksekusi riil). Putusan 307 K/Sip/1975, 1346 K/Pdt/1991, dan 1001 K/Sip/1972 telah dipastikan pemilik materi. Catatan Penomoran: dalam himpunan yurisprudensi dan praktik peradilan perdata Indonesia, perkara yang memuat kaidah mengenai dwangsom terdaftar resmi dengan nomor No. 1001 K/Sip/1972 (sering kali secara keliru tertulis atau terketik sebagai 1001 K/Sip/1979 atau 001 K/Sip/1979 dalam beberapa draf/katalog sekunder). Sebaliknya, uang paksa dapat dijatuhkan sebagai hukuman tambahan yang melekat pada hukuman pokok yang bukan berupa pembayaran uang, misalnya perintah menyerahkan barang, melakukan perbuatan tertentu, atau mengosongkan objek; kaidah ini dirujuk dalam Putusan MA No. 24 K/Sip/1958 tanggal 26 Maret 1958 atau Putusan MA No. 244 K/Pdt/2008.

ada yang menarik pada putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 16/PDT/2012/PTR tanggal 7 Mei 2012, banding atas Putusan PN Batam No. 157/Pdt.G/2010/PN.BTM (telah dicocokkan dengan teks putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung; ini pengecualian, bukan perubahan kaidah Pasal 606a Rv) yang mengabulkan dwangsom bersamaan dengan hukuman pokok, alasannya karena hakim tingkat pertama menolak permohonan sita jaminan terhadap harta tergugat. Majelis banding berpendapat eksekusi akan terkendala di kemudian hari jika sita juga ditolak. “Bahwa dengan ditolaknya permohonan sita jaminan tersebut, maka pelaksanaan putusan perkara a quo di kemudian hari berupa pemenuhan kewajiban pembayaran utang tergugat kepada penggugat akan menjadi terkendala atau setidak-tidaknya menjadi berlarut-larut yang menyebabkan bertambahnya kerugian penggugat, sehingga untuk hal itu diperlukan adanya suatu sarana pemaksa berupa uang paksa (dwangsom) yang harus dibebankan kepada tergugat

WhatsApp