Penyitaan
Pada prinsipnya penyitaan adalah tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa berada dalam keadaan penjagaan yang mana tindakan penjagaan itu dilakukan secara resmi berdasarkan perintah hakim atau pengadilan, barang yang ditempatkan dalam penjagaan tersebut adalah barang yang disengketakan, tetapi boleh juga barang yang akan dijadikan sebagai alat pembayaran atas pelunasan utang tergugat, dengan jalan lelang dan penetapan penjagaan barang berlangsung selama proses pemeriksaan sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap. Dasar hukum: harta debitur, yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan perikatannya (Pasal 1131 BW); sita jaminan atas barang debitur dapat diperintahkan ketua pengadilan bila ada dugaan beralasan debitur akan menggelapkan atau melarikan barangnya sebelum putusan dijalankan (Pasal 227 ayat (1) HIR); pemilik barang bergerak dapat meminta barang itu disita dari orang yang menguasainya (Pasal 226 HIR); setelah putusan berkekuatan hukum tetap tidak dipenuhi, ketua pengadilan memerintahkan sita eksekusi (Pasal 197 HIR)
- Penyitaan adalah tindakan eksepsional, yang harus dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Hakim Pemeriksa Perkara
- Karena itu sita dipandang sebagai tindakan eksepsional, dengan alasan antara lain: penyitaan memaksakan kebenaran gugatan
- penyitaan membenarkan putusan yang belum dijatuhkan
- sita merupakan tindakan perampasan
- tujuan penyitaan agar gugatan tidak illusionir, sehingga barang tidak berpindah kepada orang lain (jual beli/hibah) atau dibebankan sewa menyewa
- dengan adanya penyitaan ini maka dapat memastikan objek eksekusi
berdasarkan penjelasan ini, maka secara perdata ada baiknya apabila kerjasama bisnis disertai dengan jaminan-jaminan pembayaran, ataupun jaminan penyerahan, yang memungkinkan bisa diterima, dengan mempertimbangkan apabila terjadi sengketa maka jaminan tersebut bisa dilakukan penyitaan dan dieksekusi
baca kembali buku M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta, Sinar Grafika, 2005. pada halaman 282 - 379
Pelajari juga
