WhatsApp
PLKH Perdata · Modul 03 B

Eksepsi

Eksepsi

Eksepsi merupakan sebuah tangkisan atau bantahan (objection) yang ditujukan jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga tidak dapat diterima (inadmissible). Eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara.

Berkorelasi terhadap syarat-syarat atau formalitas gugatan, yang mengakibatkan gugatan tidak sah, sehingga dimohonkan kepada hakim agar gugatan tidak dapat diterima. Tujuannya adalah agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara.

Hendaknya seluruh eksepsi baik kompetensi absolut maupun relatif, diajukan secara sekaligus, pada surat Jawaban Tergugat, walaupun ditentukan mengajukan eksepsi terhadap Kewenangan Absolut (ps.134HIR/132Rv), yakni dapat diajukan setiap saat, baik pada tingkat pertama, banding maupun kasasi. Perbedaan: eksepsi kompetensi relatif harus diajukan pada awal sidang pertama atau dalam jawaban pertama, sebelum perlawanan lain (Pasal 133 HIR); sedangkan eksepsi kompetensi absolut dapat diajukan kapan saja dan hakim wajib memperhatikannya karena jabatan (Pasal 134 HIR). Eksepsi yang tidak diajukan sekaligus bersama Jawaban Pertama Tergugat, dianggap gugur (Pasal 114 Rv, yang dalam praktik dipakai sebagai pedoman; Pasal 136 HIR sendiri mengatur bahwa eksepsi selain kewenangan mengadili tidak diputus tersendiri, melainkan bersama pokok perkara). (Mengenai eksepsi gugatan kurang pihak, lihat modul Cacat Pihak yang Berperkara.)

WhatsApp