WhatsApp
PLKH Perdata · Modul 26

Kompetensi Absolut

Kompetensi Absolut

Kompetensi Absolut atau Wewenang Mutlak yaitu wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama maupun dalam lingkungan peradilan lain. 

Kompetensi absolut ditentukan menurut jenis perkara dan lingkungan peradilan (peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara) serta pengadilan khusus di dalamnya, bukan menurut nilai gugatan. Berkorelasi terhadap kewenangan pengadilan untuk mengadili, sebagaimana diatur dalam pembagian lingkungan peradilan dan peradilan khusus UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pengadilan khusus antara lain Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial (UU 2/2004), dan Pengadilan Pajak. Arbitrase bukan pengadilan; perjanjian arbitrase meniadakan kewenangan pengadilan negeri (UU 30/1999 Pasal 3 dan 11). Contoh jalur khusus terbaru: Perma 4/2025 (gugatan OJK untuk perlindungan konsumen) dan Perma 1/2026 (sengketa bank dalam likuidasi)

Menurut pengamatan praktik (tanpa sumber tertulis), para majelis hakim di pengadilan negeri dan pengadilan agama cenderung lebih pasif dan meminta para pihak yang mengajukan eksepsi kompetensi absolut untuk mengajukan bukti awal sebelum menjatuhkan putusan sela. Sementara itu, majelis hakim pada PTUN lebih bersikap aktif terhadap gugatan yang masuk sehingga apabila suatu perkara ternyata bukan menjadi kewenangan PTUN maka perkara tersebut sudah gugur pada dismissal process sebelum memasuki persidangan

WhatsApp