SURAT GUGATAN
Surat Gugatan adalah salah satu dokumen penting yang diperlukan dalam ranah hukum acara perdata. Menurut ketentuan pada Pasal 118 HIR, sebuah gugatan harus diajukan dengan sebuah permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau Kuasa Penggugat. Permintaan yang dimaksud ini dituliskan dalam bentuk Surat Gugatan.
Pasal 118 ayat (1) HIR pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan perdata diajukan dengan surat gugatan yang ditandatangani penggugat atau wakilnya (Pasal 123 HIR), kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam tergugat, atau bila tempat diamnya tidak diketahui, di tempat tinggalnya yang sebenarnya (ringkasan, bukan kutipan). Bila tergugat lebih dari satu dan tinggal di daerah hukum berbeda, gugatan diajukan di tempat salah seorang tergugat pilihan penggugat; bila tergugat terdiri atas debitur utama dan penanggung, di tempat debitur utama (Pasal 118 ayat (2) HIR). Bila tempat diam dan tempat tinggal tergugat tidak diketahui, berlaku Pasal 118 ayat (3) HIR.
Sebuah gugatan perdata tingkat pertama masuk pada kekuasaan Pengadilan Negeri, yang mana harus dimasukkan dengan ditandatangani oleh Penggugat atau Kuasa Penggugat dan diperuntukkan bagi Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum Tergugat bertempat tinggal sesuai dengan KTP atau jika tidak diketahui, maka diperuntukkan bagi Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum Tergugat berdomisili saat Gugatan diajukan.
Terdapat 2 (dua) bentuk gugatan, yakni lisan dan tertulis. Gugatan Lisan diatur dalam Pasal 120 HIR yang menyatakan bila Penggugat tidak cakap menulis, maka surat gugatannya dapat dimasukkan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan yang mencatatkan gugatannya di Pengadilan Negeri. Sementara Gugatan Tertulis dinamakan sebagai Surat Gugatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 118 HIR.
Sebuah gugatan harus lengkap, baik lengkap mengenai subjek, objek, posita, serta petitumnya. Gugatan harus memuat secara lengkap fakta hukum yang menjadi dasar gugatan, serta konsekuensi logis dari fakta itu terhadap permintaan Penggugat yang dimuat dalam petitum. Misalnya, untuk perkara perbuatan melawan hukum maka harus ada petitum yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas sebuah peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Misalnya, untuk perkara wanprestasi maka harus ada petitum yang menyatakan bahwa Tergugat tidak melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana disebutkan dalam perjanjian yang sudah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat.
Membuat Surat Gugatan harus menggunakan bahasa dan tata bahasa yang benar dan mudah dipahami oleh Majelis Hakim. Sebagai saran, dapat menempatkan pernyataan POKOK PERKARA pada awal gugatan kemudian diikuti dengan alasan, penjelasan, dan dasar hukumnya. Perspektif Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan ditolak atau diterima harus menjadi perspektif wajib dalam menyusun Gugatan. Gugatan yang mengandung cacat formil, misalnya kurang pihak, gugatan kabur, petitum tidak jelas, atau kuasa tidak sah, dapat dinyatakan tidak dapat diterima (N.O.) tanpa memeriksa pokok perkara, dan dapat diajukan kembali setelah diperbaiki (contoh gugatan yang kurang pihak: Putusan MA No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 dan No. 437 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975). Khusus gugatan lisan, hakim berkewajiban membantu menyempurnakannya (Pasal 120 HIR; lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 195 K/Sip/1955 tanggal 28 November 1956; isi putusan perlu dicocokkan advokat dengan salinan putusan).
Perbedaan Surat Gugatan dan Gugatan Lisan
| Aspek | Surat Gugatan (tertulis) | Gugatan Lisan |
|---|---|---|
| Dasar hukum | Pasal 118 ayat (1) HIR | Pasal 120 HIR (Pasal 144 Rbg) |
| Siapa yang boleh | Penggugat sendiri atau kuasanya (advokat dengan surat kuasa khusus) | Hanya penggugat yang buta huruf (tidak dapat menulis) dan harus datang sendiri |
| Cara mengajukan | Surat gugatan ditandatangani, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri | Disampaikan lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang mencatatnya atau menyuruh mencatatnya |
| Penyusun isi | Penggugat atau kuasanya (identitas, posita, petitum) | Ketua Pengadilan Negeri atau hakim yang ditunjuk membantu merumuskan |
| Peran hakim | Menerima apa adanya dan tidak menyusunkan isinya; gugatan yang cacat formil dapat dinyatakan tidak dapat diterima (N.O.) | Hakim membantu menyempurnakan rumusan, termasuk petitum (Putusan MA No. 195 K/Sip/1955) |
| Diwakili kuasa | Boleh | Tidak boleh (Putusan MA No. 369 K/Sip/1973 tanggal 4 Desember 1975, Pasal 144 ayat (1) Rbg) |
| Praktik sekarang | Hampir semua gugatan, termasuk lewat e-Court | Sangat jarang dipakai |
Gugatan lisan bukan pilihan bagi orang yang sekadar tidak ingin menulis; Pasal 120 HIR hanya membuka jalan bagi yang buta huruf. Isi pembahasan ini bersifat umum untuk pembelajaran.
Perubahan dan/atau Penggantian Gugatan sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, menyatakan:
- Permohonan/perbaikan/perubahan gugatan diajukan melalui SIP paling lambat 2 (dua) hari sebelum jadwal sidang untuk penyampaian jawaban.
- Perubahan permohonan yang bersifat volunter (sukarela) dapat diajukan paling lambat sebelum pembuktian.
Pelajari juga
